Pengurus KONI Balikpapan Sah

BALIKPAPAN – Surat Keputusan (SK) pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Balikpapan periode 2010-2014 telah diterbitkan KONI Provinsi Kaltim. SK bernomor 016 Tahun 2010 tertanggal 14 April 2010 tersebut ditandatangani Ketua Umum KONI Provinsi Kaltim H Harbiansyah Hanafiah dan sudah diterima KONI Balikpapan, Jumat (16/4) kemarin. Baca lebih lanjut

Pengurus KONI Tarakan Kurang Solid

KALTIM POST – Rapat pleno kedua KONI yang sebelumnya diperkirakan berlangsung alot, terkait agenda pembahasan larangan rangkap jabatan pengurus harian KONI, terselesaikan tanpa perdebatan panjang. Tuntasnya permasalahan tersebut tidak lepas dari kebijaksanaan Wakil Ketua Umum I KONI Bidang Organisasi, Muhammad Yusuf Lamansyah, yang legowo menerima rekomendasi hasil rapat pleno pertama KONI, 4 Januari lalu. Baca lebih lanjut

Dana KONI Balikpapan 2009 Rp 12,5 Miliar

Hargai Jerih Payah Atlet

KALTIM POST
– Ini kesempatan baik bagi atlet Kota Beriman, sebab Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Balikpapan kembali menghargai atlet yang mengukir prestasi sepanjang 2009.

“Bagaimana pun juga, mereka (atlet, Red) yang berprestasi dan mengharumkan nama daerah, tidak ada salahnya mendapatkan penghargaan yakni dana prestasi atas jerih payahnya,” ujar Ketua Harian KONI Balikpapan Rizal Effendi didampingi Wakil Ketua Bendahara KONI Balikpapan Pujiono, Senin (8/6) kemarin.

Menurut Rizal, data pokok 2008 alokasi APBD sebesar Rp 12,5 miliar, namun terealisasi hanya Rp 10 miliar dengan sasaran pokok untuk 40 cabang olahraga (cabor) di bawah naungan KONI Balikpapan.

Selain untuk 40 cabor, kalau ada event-event maka atlet dan pelatih yang berprestasi setiap tahun dapat dana prestasi, dengan kategori kejurda, kejurnas, dan internasional.

“Biasanya dana prestasi itu kita bagikan menjelang lebaran, biar atlet dan pelatih bisa berlebaran bersama keluarga. Untuk tahun 2008 lalu, dana prestasi untuk atlet dan pelatih sebesar Rp 1,3 miliar,” jelas Rizal.

KONI Balikpapan punya standar untuk memberikan dana prestasi atlet tahun 2008 lalu. Atlet yang berprestasi di tingkat kejurda, mendapatkan emas dihargai Rp 1 juta, perak Rp 750 ribu, perunggu Rp 500 ribu. Prestasi tingkat nasional atau kejurnas, emas Rp 5 juta, perak Rp 4 juta, perunggu Rp 3 juta. Kemudian dana prestasi tingkat internasional, emas Rp 12,5 juta, perak Rp 10 juta, dan perunggu Rp 7,5 juta.

“Untuk 2009 ini belum dihitung dana prestasi itu. Kita punya standar dalam penilaian medali pada 2008 lalu.. Misalnya, atlet yang bersangkutan mengoleksi 5 emas di kejurda, namun emas pertama, kedua, ketiga dan seterusnya nilainya akan berbeda. Tidak harus mendapatkan dana prestasi sebesar Rp 5 juta. Termasuk, standar nilai medali perak maupun perunggu jika lebih dari satu medali,” jelas Rizal.

Ditanya alokasi APBD untuk KONI Balikpapan 2009, Rizal menerangkan, sebesar Rp 12,5 miliar. Di samping untuk dana pembinaan 41 pengcab (cabor dansa akan masuk, Red) juga untuk training center (TC) dan pelaksanaan Porprov IV 2010 di Bontang. “Pengeluaran biaya tahun ini diperkirakan besar, karena alokasi dana Rp 12,5 miliar itu juga untuk TC, persiapan, dan pelaksanaan Porprov di Bontang. Mudah-mudahan dana itu mencukupi,” terangnya.

Mengenai besaran bantuan dana dari KONI kepada pengcab, yakni usulan melalui proposal. Dalam satu tahun, selalu dilakukan bimbingan teknik (bimtek) penyusunan anggaran pengurus cabang olahraga. “Seluruh pengcab setiap akhir tahun membuat proposal usulan dana. Ya, nilainya bervariasi dan cukup besar. Tapi, sampai saat ini dana yang diberikan untuk mengikuti event atau menggelar kegiatan, masih temporer sistemnya membuat proposal. Sebab, kalau kita berikan setelah diverfikasi, malah dikhawatirkan tidak ada kegiatan, dan kontrolnya akan lemah,” kata Rizal.

Sistem verifikasinya seperti apa agar dana bantuan kepada pengcab cair? Pengcab mengusulkan proposal bantuan dana, kemudian diverifikasi Sekretaris III Bidang Keuangan KONI Balikpapan. Lalu diverifikasi kembali oleh Sekretaris Umum KONI Balikpapan untuk mendapatkan persetujuan dari Ketua Harian KONI Balikpapan agar memberikan bantuan dana yang besarannya cukup rasional sesuai kebutuhan.

“Nah, setelah mendapatkan bantuan, maka 15 hari setelah pelaksanaan event harus memberikan laporan pertanggung jawaban kepada KONI sesuai rincian dan kegiatan yang disetujui,” jelasnya.

Bagaimana apabila pengcab tersebut tidak memberikan laporan pertanggung jawaban? “Proposal berikutnya dari pengcab itu, bisa saja ditolak. Ini sudah pernah terjadi, tapi setelah kita jelaskan mereka pun menyadari,” ujar Rizal sambil menambahkan dalam berbagai kegiatan pengcab masih menggandeng sponsor, sebab kalau mengharapkan nominal besaran proposal yang diusulkan kepada KONI tentu tidak mungkin. (is)

Dana KONI Kubar 2009 Rp7,5 Miliar

Pengcab Harus Cari Terobosan

KALTIM POST – Perhatian Pemkab Kutai Barat (Kubar) di cabang olahraga (cabor) mengalami peningkatan berarti. Tahun 2008, dianggarkan Rp7 miliar, dan di tahun 2009 ini naik Rp500 juta menjadi Rp7,5 miliar. “Jujur, beban dana membina cabang olahraga tidak bisa diserahkan ke KONI semata. Kami tidak sanggup. Tiap cabor juga harus cari terobosan,” kata

Ketua Harian KONI Kubar Drs Yahya Marthan MM kepada Kaltim Post, Rabu (3/6) kemarin.

Penggunaan  dana KONI Kubar tersebut, menurut  Yahya Marthan, yang juga Sekretaris Kabupaten Kubar, selain untuk sekretariat KONI Kubar, juga terbesar mendukung  kegiatan cabor-cabor. “Di Kubar  ada 18 cabor. Dana yang diberikan berdasarkan usulan cabor yang digunakan untuk mengikuti even, dan peningkatan kapasitas pelatih atau wasit,’ sebut Yahya Marthan.

Disinggung soal besaran bantuan dana dari KONI kepada cabor? Ia mengatakan, sementara ini terpaku kepada usulan mereka (cabor). Dana tetap  di KONI. “Sebelum dicairkan, setiap usulan dana dari cabor, pihak KONI melakukan verifikasi, kemudian dipenuhi,” terangnya. Sebaliknya, jika dana KONI diserahkan langsung kepada 18 cabor dikhawatirkan tanpa ada kegiatan. Percuma saja. “Cabor tidak ada kegiatan ya, tidak dapat,” tegasnya.

Ia menambahkan, dana itupun diberikan kepada pembiayaan pendidikan dan pelatihan bulutangkis kepada sejumlah atlet junior di Balikpapan. ”Kita harapkan juga setiap cabor mempunyai dana partisipasi pihak tertentu yang tidak mengikat. Jujur saja, kalau dibebankan kepada KONI tidak sanggup. Mari cari terobosan-terobosan,” sebutnya lagi memberikan pandangan.

Mengenai  prestasi  atlet, Yahya Marthan mengatakan,  terjadi peningkatan prestasi baik di tingkat provinsi, nasional bahkan internasional. “Cabor yang berprestasi terbanyak atlet junior terbesar dari cabor beladiri, seperti wushu, taekwondo, karate, kempo, dan silat,” katanya.

Ia menyarankan, agar tidak sia-sia dana dianggarkan KONI, tentunya prestasi akan ditingkatkan terus. “Makanya kita meminta cabor dengan dana terbatas. Mau tidak mau harus ketat penyaluran. Dana terbatas ini, diminta cabor dapat mencetak kualitas prestasi yang terus membanggakan,” harapnya. (rud)

Rita Terpilih Jadi Ketua Umum KONI Kukar

DSCF1101Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa (Musorkablub) Komite Olahraga Nasional (KONI) Kutai Kartanegara (Kukar) berlangsung lancar. Peserta musyawarah akhirnya menetapkan Rita Widyasari sebagai Ketua KONI Kukar 2009-2013.

Musorkablub KONI Kukar yang berlangsung di Hotel Singgasana, Tenggarong, Sabtu (23/5) tersebut dibuka Penjabat (Pj) Bupati Sjachruddin dan ditutup Sekretaris Kabupaten (Sekkab) HM Aswin. Ketua DPRD Salehudin dan anggota DPRD Kukar Khairuddin serta ketua terpilih KONI Kukar Rita Widyasari juga hadir.DSCF1127
Aswin mengucapkan selamat atas terpilihnya Rita Widyasari sebagai ketua KONI Kukar secara aklamasi. Sebagai nahkoda KONI yang baru, Rita diharapkan bisa menumbuhkan kembali prestasi keolahragaan di Kukar.
“Masa yang menentukan suatu organisasi di bidang olahraga adalah seorang pemimpinya itu sendiri. Bagaimana dia mengakomodir anggotanya supaya bisa bekerja sama untuk memajukan organisasi yang dipimpinya,” pesan Pj Bupati.
Karena itu prestasi olahraga di Kukar hendaknya terus ditingkatkan dan dievaluasi kembali. Hal ini agar ke depan pembinaan olahraga di Kukar benar-benar tertib administarsi dan transparan dalam membina atlet putra daerah. Apalagi saat ini KONI Kukar diketuai Rita, yang sudah sarat berpengalaman di organisasi.
“Salah satu contoh peningkatan atlet putra daerah adalah setahun sekali melakukan pertukaran atlet minimal 75 orang untuk dikirim keluar daerah. Ini agar kita tidak tergantung lagi kepada atlet-atlet dari luar daerah. Semua itu harus ada koordinasi semua elemen, baik pemerintah daerah, instansi terkait, serta dukungan masyarakat, supaya olahraga di Kukar benar-benar mengutamakan putra asli daerah,” tururnya.

DSCF1053

Penguruspun Anggap Illegal

Hearing Pengkab Cabor Kukar dan KONI Kaltim
Tidak diakuinya kepengurus Pengurus Kabupaten KONI Kutai Kartanegara (Kukar) di bawah komando Winarso SE, ketua terpilih pada pelaksanaan Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI Kukar 30 Desember 2008 lalu, hingga saat ini terus dibahas. Dan kemarin siang sekitar 20 orang mewakili pengkab cabang olahraga (cabor) di Kukar, datang ke KONI Kaltim untuk melakukan hearing atau dengar pendapat.

Tujuan mereka adalah mempertanyakan keabsahan kepengurusan KONI Kukar saat ini, yang dianggap sarat kepentingan.

“Kami datang ke sini (KONI Kaltim) untuk meminta masukan dan penjelasan soal kepengurusan KONI Kukar sekarang. Kepengurusan tersebut kami anggap illegal atau tidak sah, karena pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Agus Hamidiansyah, Ketua Forum Pengkab Cabor.

Dari hasil pertemuan cabor yang dilaksanakan di Hotel Lesong Batu Kukar beberapa hari lalu, akhirnya diambil kesepakatan kalau pengurus cabor ingin Muskab KONI Kukar diulang dengan beberapa alasan.

“Keinginan dilaksanakannya muskab tidak atas dasar keinginan pengurus cabor, tetapi oleh kepentingan beberapa oknum saja,” terang Agus lagi.

Selain itu, undangan kepada pengurus pun tidak melalui surat resmi, melainkan via SMS (Short Message Service). Laporan pertanggungjawaban (Lpj) dari pengurus lama pun dianggap tak sesuai dengan AD/ART KONI selama ini. Bahkan pelaksanaan muskab justru tak diketahui KONI Kaltim sebagai induk tertinggi olahraga di Kaltim.

“Jadi kami ingin mempertanyakan ke KONI Kaltim saat ini, kalau KONI Kaltim menganggap pelaksanaan muskab 30 Desember itu sah, maka kami akan melaksanakan Musorkablub (Musyawarah Olahraga Kabupaten Luar Biasa, Red), tapi kalau dianggap tidak sah, kami akan menggelar Musorkab saja,” katanya lagi.

Sementara itu H Muslimin SE, Drs H Ego Arifin Msi serta Alfons T Lung, mewakili KONI Kaltim menyampaikan, apa yang disampaikan forum serta pengkab cabor di Kukar segera direspons.

“Kami hanya meminta penolakan sesuai dengan administrasi. Artinya penolakan harus melalui surat resmi dari setiap cabor di Kukar. Kalaupun ingin melaksanakan Musorkab ulang, paling tidak ada persetujuan dari kepengurusan yang sudah demisioner,” kata Muslimin.

Sementara itu Ego Arifin dan Alfons menimpali, menurut mereka apa yang disampaikan kemarin akan ditanggapi.

“Sebelumnya memang sudah ada pertemuan seperti ini, namun saat itu kepengurusan KONI Kaltim sudah habis masa bhaktinya. Sekarang sudah resmi, jadi akan ditanggapi secara serius,” ujar Ego.

Pelaksanaan Musorkab KONI Kukar memang dianggap illegal. Sebab ada anggapan kepentingan lebih diutamkan pada pelaksanaan muskab 30 Desember lalu. Menurut informasi, KONI Kukar akan menerima dana sebesar Rp10 miliar, namun dana baru bisa dikeluarkan kalau kepengurusan baru sudah terbentuk. Berdasarkan hal tersebut diduga beberapa oknum berupaya mendapatkan dana tersebut, agar bisa mendapatkan dana yang akan diberikan. Caranya dengan menggelar Musorkab secara dadakan, tanpa melibatkan semua pengurus cabor di Kukar.

Menariknya beberapa pengurus yang tergabung dalam kepengurusan tersebut saat ini mengakui kalau Musorkab tersebut illegal.

“Awalnya kami mengikuti dan saya pun masuk dalam kepengurusan. Tetapi setelah berjalan, saya lihat tujuannya sudah tidak sesuai dengan tujuan olahraga sebenarnya, yaitu melakukan pembinaan dan mengejar prestasi. Makanya saya pun merasa musorkab tersebut tidak sah,” kata salah seorang pengurus. (upi) (SAMARINDA POS)

Musda KONI Kukar Disebut Ghaib

Sumber : Koran Kaltim, 9 Februari 2009

Dianggap Illegal, Didesak Harus Di Ulang

Samarinda – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kutai Kartanegara (Kukar) yang digelar 30 Desember 2008 silam, dengan agenda pemilihan Ketua Umum KONI Kukar periode 2008-2012 disebut ghaib alias berlangsung ilegal. Karena itu, desakan meminta digelarnya musyawarah ulang berdatangan. Baca lebih lanjut

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 2.298 pengikut lainnya.